PT. Flobamor Teken MoU dengan BPKP NTT

Penyerahan Nota Kesepahaman antara Dirut PT Flobamor, Agustinus Z. Bokotei dan Kepala BPKP NTT, Sofyan Antonius

KUPANGPT. Flobamor menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Hotel Sasando, Kupang, Kamis (15/9/2022).

Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama penerapan tata kelola (governance), manajemen resiko (risk), dan kepatuhan terhadap regulasi (compliance) pada PT. Flobamor (BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT. Flobamor, Agustinus Z. Bokotei dalam sambutannya sebelum menandatangi MoU. Bokotei mengucapkan terima kasih atas ruang kolaborasi yang telah terbuka ini.

“Jujur, perusahaan harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Tentu saja kita tak bisa sendiri, ada BPKP. Kerja sama ini adalah langkah-langkah konkret yang sedang kita laksanakan,” ujarnya.

Bakotei berharap, dengan ruang yang sudah dibuka ini, tata kelola PT. Flobamor akan semakin baik dan transparan, terutama dalam hal mitigasi resiko.

“MoU ini adalah sejarah buat kami sebagai BUMD, ya, kami juga tidak mau dalam menjalankan perusahaan ini ada resiko di kemudian hari. Karena apa? BUMD ini adalah salah satu milik pemerintah yang tidak boleh dilepas dari perundang-undangan atau aturan pemerintah,” ucap Bokotei.

Senada, Komisaris Utama (Komut) PT. Flobamor, Dr. Samuel Haning, mengatakan, penandatanganan MoU antara PT. Flobamor dengan BPKP Perwakilan NTT merupakan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, semua badan usaha, apalagi badan usaha milik pemerintah harus memiliki manajemen resiko.

“Ini namanya risk management (manajemen resiko). Semua perusahaan harus memiliki manajemen resiko. Semoga MoU ini menjadi jalan yang baik untuk mengelola perusahaan sesuai dengan rel yang ada, terutama dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan perusahan, apa lagi ini perusahan daerah,” paparnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius, menyambut baik penandatanganan MoU yang diinisiasi dengan PT. Flobamor ini. Menurutnya, ini adalah kolaborasi yang baik agar pengelolaan PT Flobamor bisa dilakukan secara lebih transparan dan makin baik lagi.

“Ada beberapa kelemahan yang saat ini terjadi atau SOP yang perlu kita perbaiki. Karena dengan adanya MoU ini artinya kami (BPKP, red) harus menyiapkan tenaga kami untuk melakukan kerja sama yang lebih Intens,” tuturnya.

Kata Sofyan, selain pengawasan penyelenggaraan kerja sama penerapan tata kelola, manajemen resiko dan kepatuhan terhadap regulasi atau perundang-undangan, BPKP juga mendesain proses bisnisnya.

“Ke depan kita juga akan melakukan pendampingan terutama terkait pengawasan pengelolaan tiket masuk di Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo yaitu di Pulau Komodo dan Pulau Padar yang di kelola oleh PT. Flobamor,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT, Dr. Drs. Lery Rupidara, M.Si, dalam sambutannya mewakili Gubernur NTT, menyambut baik dan memberi apresiasi atas inisiatif dalam melaksanakan MoU antara PT.Flobamor dengan BPKP Perwakilan NTT.

“Kami menyadari betul bahwa untuk mencapai tujuan dalam mengelola BUMD tidaklah mudah. Dari seribu lebih BUMD yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang sudah established atau mapan. Semoga dengan adanya MoU ini bisa membantu tata kelola BUMD yang lebih baik, sehingga bisa memberi sumbangan PAD yang lebih maksimal untuk NTT,” ucapnya. (JR)

Pos terkait