NUSALONTAR.COM – Lembata – Anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Fraksi PDI Perjuangan kembali menyoroti tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lembata.
Kali ini Raring mengkritik keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara yang hingga kini belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lembata. Padahal Hari Raya Lebaran sudah lewat beberapa hari.
Kritik Gabriel Raring itu dilontarkan melalui postingan Facebooknya, Senin (17/05/2021).
“Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata harus bertanggungjawab dan menjelaskan kenapa THR (Tunjangan Hari Raya) untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), lingkup Kabupaten Lembata, (yang) sampai hari ini belum diterimakan,” tulis Raring.
Raring juga menyebut dasar hukum yang mengatur tentang pemberian THR bagi ASN itu.
“Karena berdasarkan PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji 13 tahun 2021, khusus pasal 11 ayat 1 berbunyi: Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayar paling cepat 10 hari kerja SEBELUM TANGGAL HARI RAYA,” sambung Raring.
Lanjut Raring, “Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 Mei 2021, tapi hingga saat ini THR untuk ASN pun belum kunjung dibayar. Ini bukan kemajuan tapi kemunduran dalam tata kelola pemeritah daerah, karena kabupaten lain, THR sudah dibayar untuk ASN.”
Raring menyayangkan sikap para ASN yang mendiamkan situasi itu. Menurut Raring, sebetulnya ada banyak juga ASN yang mengeluhkan keterlambatan itu, namun keluhan itu tidak berani dilakukan secara terbuka.
“Sayangnya mayoritas ASN ‘mendiamkan’ hal ini. Padahal inilah hak mereka yang harus mereka terima. Banyak ASN yang bertanya dan mengeluhkan hal ini, tapi sembunyi-sembunyii dan di belakang-belakang,” sesalnya.
Raring juga mempertanyakan sikap para ASN yang terkesan sangat kuatir untuk memperjuangkan hak mereka.
“Pertanyaannya, apa yang ditakutkan?
Di Lembata, selama ini, hingga kini mulai muncul penyakit sosial baru yakni ketakutan dan ketakberdayaan di hadapan kekuasaan. Sampai kapan penyakit ini terus hidup dan merajalela?,” tanya Raring.
Raring pun mengajak agar semua orang bersatu untuk melawan kelaliman dan kekuasaan yang otoriter.
“Kalau semua bisa bersatu dan melawan maka selesai hal ini. Tapi kalau masih takut, tak berdaya dan lebih mengamankan posisi masing-masing maka kekuasaan yang lalim dan otoriter akan terus hidup,” cecarnya.
Ketika dikonfirmasi soal alasannya mengkritik eksekutif melalui media sosial (Facebook), Raring menjawab bahwa sekarang ini adalah era digital. Hampir semua orang menggunakan media sosial, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga Raring merasa bahwa media sosial bisa menjadi wadah komunikasi yang mudah dan efektif.
“Saya sengaja memanfaatkan media sosial (Facebook) untuk menyoroti kinerja pemerintah agar masyarakat luas juga paham situasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lembata. Selain itu, saya juga punya tunjangan komunikasi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban saya adalah menyampaikan informasi yang mudah diakses oleh siapapun. Lagipula, media sosial hanyalah satu cara, bukan cara satu-satunya. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi yang disampaikan bahkan bisa diakses oleh pemerintah pada level yang lebih tinggi,” urai Raring ketika dihubungi NUSALONTAR.COM, Senin (17/05/2021) malam.
Berkaitan dengan banyaknya persoalan di Lembata, lebih ironis lagi, sambung Raring, hingga saat ini Bupati sebagai penanggung jawab tata kelola keuangan daerah, tak diketahui di mana rimba-nya.
“Mau harap DPRD sebagai lembaga juga sama saja. Anggota DPRD juga takut dengan Bupati, jadi mau harap apa,” keluhnya.
Raring mengungkapkan bahwa sorotannya terhadap kinerja birokrasi di kabupaten Lembata yang terus menerus dilakukan didasari oleh buruknya manajemen birokrasi yang dipimpin oleh Bupati Lembata.
“Tidak usah luar biasa. Andai saja birokrasi di Lembata berjalan sebagaimana seharusnya, tidak mungkin juga kita gonggong terus. Tapi ini kan tidak. Bupati memimpin Lembata semaunya, para pembantunya juga hanya asal bapak (Bupati) senang, yang di bawahnya apalagi, hanya iya-iya saja, bahkan DPRD pun tidak berdaya di hadapan Bupati. Lalu kita mau bawa ke mana ini Lembata?,” tanyanya geram.
Gabriel mengungkapkan bahwa dirinya tidak peduli jika apa yang dilakukannya dibenci oleh banyak orang, termasuk para koleganya. Karena menurutnya, apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan bersama.
“Mau bilang apa, terserah. Intinya saya melakukan ini untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Saya dipilih rakyat untuk menyuarakan itu semua. Jika masyarakat tidak suka dengan apa yang saya lakukan, periode berikut, jangan pilih saya lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali yang dihubungi media ini pada Selasa (18/05/2021) pagi, belum membalas pesan Whatsapp yang di kirimkan. (JR)
