NUSALONTAR.COM – Lembata – Anggota DPRD Lembata dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gabriel Raring kembali melontarkan kritikan tajam kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lembata yang dinilainya lamban dan asal-asalan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup, terutama keselamatan warga Lembata.
Di laman Facebooknya Gabriel menulis, “Buat kebijakan itu jangan diskriminatif.
Harus adil bagi semua orang karena mempertimbangkan semua aspek.
Jangan aspek lain dipertimbangkan untuk diatur, yang lain dikecualikan bahkan yang lain tidak diatur”.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lembata itu menyampaikan bahwa secara kabupaten, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus mempertimbangkan data, dan berbasis zona wilayah yang terdampak Covid-19.
Menurut Gabriel, per hari Senin, 21 Juni 2021, ada 22 kasus yang terkonfirmasi Covid-19. Sebanyak 20 orang ada di Kecamatan Nubatukan, 1 di Kecamatan Ile Ape, dan 1 di Kecamatan Lebatukan.
Untuk 20 orang di kecamatan Nubatukan mayoritas menjalankan Isolasi secara mandiri, namun kurang mendapat perhatian dan pengawasan, baik terhadap pasien dan keluarga, apalagi lingkungan masyarakat.
Gabriel menyayangkan Standar Operasional Prosedural (SOP), baik di SATGAS Covid 19 maupun Puskesmas dan RSUD yang tidak jelas. Menurutnya, hal itu berdampak pada banyak sekali kasus kematian yang dengan mudah didiagnosa karena Covid-19, akhirnya menimbulkan masalah dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Hal lain yang disoroti Gabriel berkaitan dengan itu, yakni insentif tenaga kesehatan (nakes) yang tertunggak sejak Juni hingga Desember 2020, sampai saat inipun belum dibayar. Selain itu, tenaga kesehatan pun merasa kurang mendapat perhatian, padahal resiko yang mereka dan keluarga hadapi paling tinggi.
Pada sisi yang lain, kata Gabriel, Perjalanan Dinas pejabat daerah tak terbendung, meski hanya sekedar atas nama silaturahmi ataupun konsultasi, yang seharusnya bisa dilakukan secara viritual, jika komunikasi virtual memang diamini sebagai kebiasaan baru.
“Jangan buat aturan untuk rakyat pada umumnya, sedangkan dilingkaran para pejabat terkesan ‘bebas’,” imbuhnya.
Atas semuanya itu, Gabriel meminta agar kebijakan yang telah dikeluarkan hendaknya dievaluasi dan dikaji kembali lebih mendalam dan menyeluruh, mempertimbangkan semua aspek, guna meminimalisir konflik horisontal yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kebijakan Penanganan Covid-19 jangan sampai menjadi kendala untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang lagi susah, sedangkan kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi geliatnya belum kelihatan, dirasakan, apalagi dialami oleh masyarakat. Masyarakat masih secara otonomi berjuang masing-masing di tengah sekian banyak masalah yang menimpa, di antaranya: Covid-19, bencana erupsi dan banjir bandang, flu babi, serta masalah sosial lainnya yang belum ada simpul penyelesaian secara permanen,” urai Gabriel saat dikonfirmasi NUSALONTAR.COM. (JR)
