ENDE – Bupati Ende H. Djafar H. Achmad memberikan apresiasi yang tinggi kepada lembaga konsultan politik Politician Academy yang telah menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Tren dan Tantangan Pemilu Serentak 2024 di Ende”.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Ende saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan diskusi publik tersebut di hotel Grand Wisata Ende, Sabtu (27/11/2022).
Ia mengatakan, sebagai Bupati Ende, dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Politician Academy – Jakarta yang telah berinisiatif menyelenggarakan satu kegiatan penting yakni diskusi publik di Ende.
Menurutnya, kegiatan diskusi publik seperti itu sangat penting dilakukan, sehingga semua politisi memiliki strategi, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk berkontestasi. Atas dasar itulah dirinya turut hadir, karena menurutnya pengetahuan tersebut merupakan modal dasar bagi perjalanan politik ke depan.
“Harus ada strategi ya, persiapkan diri dengan baik dan berjuang. Jadi, ini adalah modal dasar. Makanya saya mau datang ke sini. Kita tidak keluar biaya, peserta tidak bayar, dan ini gratis untuk teman-teman. Kehadiran saya disini karena saya merasa ini luar biasa dan saya bangga dengan kegiatan ini,” ucap Djafar.
Bupati Djafar menyampaikan bahwa walupun seorang politisi memiliki strategi sendiri dalam bertarung, tatapi jika ada yang ingin membagikan ilmu, maka seorang politisi harus menimba ilmu tersebut sebagai modal perjalanan politik ke depan. Dirinya yakin jika para politisi mengikuti kegiatan ini dengan baik maka suasana perpolitikan Ende ke depan akan jauh lebih baik.
“Ini sangat luar biasa kalau teman-teman ikuti. Ke depan, Ende ini akan luar biasa dalam politik. Kita mesti baik di ilmu pengetahuan, tidak nabrak sana nabrak sini, keinginan kita seperti itu,” tuturnya.
Ketika ditanyakan terkait persoalan hoaks yang sering terjadi dalam perhelatan politik di Kabupaten Ende, baik saat Pilkada maupun Pileg, Djafar menyampaikan bahwa dirinya menginginkan kesadaran bersama dari semua pihak untuk tidak berbohong kepada rakyat dan tidak mencari keuntungan dengan berbohong, serta tidak menggunakan politik identitas.
“Terkait hoaks kita hanya ingin minta kesadaran bersama. Hoaks ini kan memang ada pemantauan dari Kominfo, kalau Kominfo bisa pantau di Ende, daerah ini tidak akan kacau. Kita ingin sekali itu, jangan berbohong kepada rakyat, jangan mencari keuntungan dengan berbohong, dengan cara menggunakan politik identitas, itu kita harus hindari,” pinta Djafar.
Djafar berharap agar menjelang Pilkada Pemda Ende sudah memiliki sarana untuk mendeteksi orang-orang yang menyebarkan hoaks. Karena baginya para penyebar hoaks adalah orang-orang yang tidak bermoral yang ingin suasana Kabupaten Ende menjadi kacau, dan mencari keuntungan sendiri.
Sementara itu, panitia lokal Rosario Ndai mengatakan, diskusi publik itu dilakukan untuk memberikan edukasi dan penguatan kapasitas bagi pengurus dan kader partai politik dalam keterlibatannya di pentas Pemilu dan Pilkada 2024.
Mantan komisioner KPUD Ende itu menyampaikan, kegiatan itu menampilkan dua pembicara yakni, Direktur Politician Academy, Doktor Banggas Adi Chandra dan Rohaniwan Katolik Pater Avent Saur, SVD.
Dalam pemaparan materi, Direktur Politician Akademi Banggas Adi Chandra mengurai 5 hal yang membuat calon petahana atau incumbent kalah dalam Pilkada, yakni, Pertama, lupa akan janji kampanye; Kedua,
tidak menghasilkan kebijakan yang fenomenal, substansial dan tidak memiliki personal branding;
Ketiga, tidak memiliki platform komunikasi yang baik dengan semua segmen pemilih dan terkenal elitis; Keempat, adanya calon lain yang memiliki kharisma dan investasi sosial yang tinggi; dan Kelima, tingkat kecerdasan masyarakat dalam berpolitik yang tinggi.
Kelima hal tersebut, ungkap Adi Chandra, merupakan cambuk bagi para petahana dalam perhelatan pilkada maupun pileg di tahun 2024 mendatang.
Untuk itu menjadi keharusan bagi para petahana untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang substansial.
Selain itu, tantangan Pemilukada dan Pileg, kata Adi Chandra, ialah hoaks, black campaign, praktik money politic dan pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri.
“Data kita dari 23 penyelenggaraan pilkada di NTT sejak 2018, 2019, dan 2020, hanya lima yang diikuti petahana itu menang. Sisanya kalah. Ini mesti menjadi refleksi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Pater Aven Saur SVD dalam materinya ‘Prevelensi Gangguan Moral dalam Pemilu’ menekankan moralitas sebagai orientasi para calon pemimpin dalam berpolitik.
Dijelaskannya, Pemilu hendaknya menjadi hak konstitusi warga negara sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga merupakan wujud kedaulatan rakyat.
Pemilu, ungkap Rohaniwan Katolik tersebut, bukan saja sekedar momentum yang menyokong legitimasi kekuasaan atau rutinitas prosedural dalam berdemokrasi. Pemilu harus menghasilkan pemimpin yang sungguh-sungguh melayani seluruh kepentingan masyarakat.
Kegiatan diskusi publik tersebut dihadiri para pimpinan partai di Kabupaten Ende, Anggota Bawaslu Kabupaten Ende, Komisioner KPU Kabupaten Ende, serta pimpinan OKP Cipayung. (FR)
