KUPANG, nusalontar.com | Pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu materi dalam debat perdana calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029.
Menjawab pertanyaan terkait TPPO, cawagub nomor urut 3, Adrianus Garu, mengatakan bahwa Paket SIAGA akan membentuk satuan tugas (satgas) hingga ke desa-desa, bahkan dusun, untuk mengawasi pergerakan penduduk desa yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.
“Langkah transformatif paslon nomor urut 3 untuk menangani TPPO yang selalu berulang dari tahun ke tahun, khususnya perempuan dan anak sebagai korban yakni pembentukan satgas TPPO hingga ke desa-desa, bahkan sampai tingkat kampung atau dusun,” ujar Andre Garu, dalam debat calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT di Milenium Ballroom, Rabu (23/10/2024).
Selain pembentukan satgas TPPO, kata Andre, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan.
“Saya bayangkan seluruh kabupaten kota dibangun BLK yang berkualitas. BLK ada banyak tapi hanya nafsu membangun saja, bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.
Selain itu, Andre Garu juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus TPPO ini.
Calon wakil gubernur NTT nomor urut 2, Johni Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan paslon nomor urut 3 soal penanganan TPPO, menyepakati ide dan gagasan paslon nomor urut 3.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh cawagub nomor 3, Bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat kepala desa untuk semuanya bergerak dari desa, karena TPPO berawal dari desa, karena itu kosentrasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.**
