NUSALONTAR.com – Yogyakarta -Keluhan masyarakat tiga desa di Nangapanda soal kebutuhan listrik PLN juga menarik perhatian pemerhati masalah sosial dan politik asal Ende yang tinggal di Yogyakarta, Antonius Tonggo.
Menurut Anton, keluhan masyarakat tiga desa di Nangapanda itu perlu segera disikapi pemerintah daerah (Pemda) Ende. Namun, tambah Anton, Pemda tidak bisa memaksa PLN karena PLN punya otoritas sendiri dalam menentukan prioritas.
“Umumnya kalau bicara perlistrikan maka pikiran kita sudah terkotak dan tertuju ke PLN yang dianggap punya tugas untuk itu. Jika desa-desa kita dianggap prioritas oleh PLN, maka tentu mudah saja diwujudkan. Tapi kalau desa kita tidak masuk dalam skala prioritas PLN, tentu kita tidak bisa memaksakan PLN. Pemda pun tidak bisa memaksa PLN, karena PLN punya otoritas sendiri dalam mengatur pekerjaan mereka,” jelas Anton.
Pendiri Pendidikan Daya-Cipta (PD-C) – Sebuah Model Otodidag itu juga menerangkan bahwa selain berharap pada PLN, pihak-pihak yang lain juga sebetulnya bisa mengusahakan adanya listrik.
“Persoalannya adalah PLN sendiri punya manajemen yang sangat global. Mereka melayani Indonesia, sehingga mereka punya skala prioritas, termasuk daerah-daerah prioritas dan sisi ekonomis (soal untung – rugi). Tentu, bisa saja, desa kita belum tentu desa kita jadi prioritas, karena boleh jadi daerah lain lebih mendesak daripada desa kita. Atau bahkan desa kita dianggap kurang produktif. Oleh karena itu, pikiran kita jangan hanya dikotakkan dengan nama PLN. Kita harus buka pikiran bahwa yang bisa buat listrik itu bukan hanya PLN. Pemda pun bisa, masyarakat sendiri pun bisa, Pemerintah Desa pun bisa, Karang Taruna pun bisa,” urainya.
Akademisi yang pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Ende itu juga menerangkan bahwa Pemda bisa membentuk sebuah UPT baru sebagai bagian dari Dinas PUPR atau sebuah Dinas Baru, misalnya Dinas Teknologi Tepat Guna, atau Dinas Penerangan & Air Bersih. Tugasnya melayani listrik dan air masyarakat.
“UPT atau dinas itu bersama masyarakat mengusahakan tenaga listrik di tiap desa. Bisa dengan membeli disel, bisa juga dengan pemanfaatan sampah, air, sinar matahari, atau angin yang bisa menghasilkan listrik,” imbuh akademisi asal Nuabosi itu.
Tambah Anton, “Di Jawa ini bahkan ada masyarakat/keluarga yang bisa punya listrik sendiri. Sampah di kampung diolah jadi listrik. Kotoran hewan dan kotoran manusia pun teman saya di Jogja bisa bikin listrik sendiri. Jadi, tiap hari dia buang hajat dan kencing di kamar WC, tapi tinja dan kencingnya akan jadi listrik buat di rumahnya. Jadi, mereka tidak pakai PLN.”
Atas dasar pengalaman-pengalaman itu Anton mengajak Pemda Ende untuk berpikir out of the box. Pemda, atau pun pemerintah desa harus kreatif dan inovatif.
“Jadi, Pemda Ende harus berpikir out of the box, bahwa untuk melayani listrik di semua masyarakat Ende tidak harus lewat PLN. Pemda bisa bersama masyarakat membuat listrik sendiri dengan semua sumber daya alam yang kita miliki, termasuk dari sampah dan kotoran manusia atau kotoran hewan,” tantangnya.
Sambung Anton, “Jadi, selain berharap pada PLN, Pemda bisa mengadakan sendiri lewat pembentukan UPT baru atau Dinas Baru.”
AWK: Perlu Pengawalan Terhadap PLN
Senator muda asal Ende, Angelo Wake Kako (AWK), ketika dimintai komentarnya soal keluhan masyarakat itu, mengungkapkan bahwa masalah kelistrikan di NTT sudah sering juga dibahas di DPD RI.
AWK meminta agar Pemda bersama masyarakat untuk terus mengawal PLN supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa lebih cepat terpenuhi.
“Kondisi rasio eletrifikasi di NTT yang rendah itu memang sudah sering kita bahas dengan Kementerian ESDM dan PLN sebagai mitra di Komite 2. Perlu pengawalan juga ke PLN supaya lebih cepat dan maksimal mengurus. Supaya masyarakat bisa menikmati penerangan segera. Apalagi anak-anak butuh penerangan untuk belajar,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat tiga desa di Kecamatan Nangapanda, yakni Desa Romarea, Watumite, dan Tendaondo, mengeluhkan situasi mereka yang hingga kini belum mendapat aliran listrik PLN.
Keluhan itu bahkan sudah sampai di telinga Bupati Ende, Djafar Achmad, dan ditanggapi secara positif. Bupati Djafar bahkan berjanji untuk mengkomunikasikan hal itu kepada pihak PLN. (JR)
