Jakarta, NUSALONTAR.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan itu diberikan kepada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atas capauan memenuhi persyaratan penilaian WBK yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Unit kerja Kominfo Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi SDPPI, menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan,” jelas Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Menurut Dirjen SDPPI, predikat WBK menuntut Kementerian Kominfo untuk mempertahankan standar layanan publik. “Unit kerja BBPPT akan dievaluasi setiap dua tahun sekali untuk dinilai apakah masih layak menyandang predikat WBK,” ungkapnya.
Tahun sebelumnya, menurut Dirjen Ismail, Unit Kerja Direktorat Operasi Sumber Daya juga menerima predikat WBK. “Ini unit kedua di Kominfo, setelah tahun lalu Direktorat Operasi untuk pelayanan publik ISR Ditjen SDPPI menerima WBK juga,” jelasnya.
Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menyampaikan penghargaan dan apresasi kepada semua pihak baik di lingkungan Kementerian Kominfo maupun masyarakat pengguna layanan publik. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga capaian tersebut dapat tercapai,” ujarnya.
Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan apresiasi atas komitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya melalui inovasi.“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” ucap Wapres pada acara Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) Tahun 2020 yang disiarkan secara virtual.
Penghargaan juga diberikan kepada seluruh penerima penghargaan yang hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Acara itu merupakan rangkaian peringatan hari anti korupsi sedunia. Momentum ini diharapkan mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi intansi pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui program reformasi birokrasi.
Pada tahun 2020 terdapat 3.691 unit kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional, dan 763 instansi yang berhasil mendapatkan penghargaan. 753 instansi tersebut terdiri atas. 681 WBK dan 82 WBBM yang tersebar pada 22 Kementerian, 5 Lembaga Negara, 4 Lembaga setingkat Menteri, 19 LPNK. 2 LNS, 7 pemprov, 9 Pemkot, dan 30 Pemkab.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Jaksa Agung Burhanuddin, Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono, serta para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sementara Dirjen SDPPI Ismail hadir secara virtual ketika menerima penghargaan itu.(Sumber: Siaran Pers Kemenkominfo)
