Oleh: Agustinus Tetiro (Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute Jakarta)
OPINI – Dalam rangkaian rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik inisiatif Kadin Indonesia yang mengangkat tema “Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju” sebagai bentuk komitmen Kadin menggerakkan ekonomi nasional. Heru Budi memastikan posisi pemerintahan DKI Jakarta sebagai penyedia ‘karpet merah’ bagi investasi yang akan masuk ke daerahnya.
Optimisme Heru Budi ini beralasan dan sejalan dengan optimisme Presiden Joko Widodo pada puncak rapimnas Kadin. Jokowi mengutip suatu pernyataan otoritatf dari petinggi IMF yang menyatakan bahwa, Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi global. Titik terang itu tentu saja harus menjadi motivasi awal bagi bangsa ini untuk bertumbuh lebih percaya diri.
Jokowi menyebut beberapa alasan optimism ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, inflasi Indonesia relatif terjaga (5,7%) saat dunia sudah di atas belasan, bahkan ada negara yang inflasinya telah menembus 80%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia positif, 5,7% pada kuartal III-2022. Sementara, purchasing managing index masih ekspansif di atas 50%. Begitu juga dengan neraca dagang yang surplus 30 bulan berturut-turut. Transaksi berjalan Indonesia juga positif.
Jokowi menekankan visi besar Indonesia Emas 2045. Negara ini mempunyai potensi dan kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia didukung oleh pasar yang besar, letak geografis yang strategis di tengah jalur perdagangan dunia, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sumber daya manusia (SDM) dengan Angkatan kerja yang menembus 201 juta orang, serta didukung oleh kepercayaan (trust) dunia internasional yang sedang positif. Jokowi mengajak kita untuk mengoptimalkan semua potensi dan kekuatan tersebut. Pesan Jokowi jelas, agar kita selalu menciptakan nilai tambah!
Lalu, dimana posisi Jakarta? Terutama, dalam posisinya nanti setelah ibu kota pindah ke IKN? Jakarta mengambil posisi sebagai poros ekonomi dunia. Jakarta hadir sebagai provinsi terpadat dengan lebih dari 10 juta penduduk yang menetap dan di saat yang sama mendukung dan menyokong lebih kurang 20 juta penduduk Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang bekerja di Jakarta. Transportasi publik yang menyokong sekaligus nyaman untuk masyarakat dalam mobilisasi menjadi keharusan. Ada sekitar 100 juta perjalanan (trip) yang terjadi setiap hari di Jakarta. Kontribusi Jakarta untuk ekonomi Indonesia tinggi, sebanyak 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari akumulasi 25 persen kontribusi Jabodetabek terhadap PDB nasional. Dengan kata lain, seperempat pendapatan negara bergulir di Jabodetabek.
Melihat potensi dan kekuatan Jakarta dalam konteks Indonesia secara serba terbatas seperti di atas membantu kita melihat dan memahami konteks pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam suatu konteks. Jika dalam rapimnas Kadin kali lalu, para pengusaha lokal/daerah meminta dilibatkan dalam hilirisasi industri di daerah, terutama yang berbasis tambang dan energi, maka fokus kontekstualisasi bisnis di Jakarta tentu saja agak lain. Jakarta mengambil porsi mengembangkan sektor ekonomi perkotaan yang bisa memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang berkegiatan di Jakarta dan sekitarnya.
Sejak hari pertama dilantik, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen untuk terus memperkuat eksistensi dan memperluas daya jelajah UMKM di DKI Jakarta. Setelah belajar dari kondisi pandemi covid-19 dan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi tahun depan, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui program Jakpreneur telah membina dan mencetak kurang lebih 300.000 anggota wirausaha. Ke depan, para pelaku usaha diharapkan akan terus bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya untuk kemajuan sektor ekonomi Indonesia.
Salah satu kegiatan yang menjadi stimulan bagi UMKM DKI Jakarta adalah gelaran bazaar UMKM. Bazar UMKM yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada 1 dan 2 November 2022 terbukti meningkatkan penghasilan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga 80%.
Sebelumnya, sebanyak 64 pelaku UMKM ikut meramaikan bazar yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta pada Senin (24/10) hingga Kamis (27/10) di Ruang Serbaguna Blok G Balai Kota.
Selain bazar, kegiatan diisi dengan penyerahan sertifikat aset Pemerintah Provinsi DKI, kemudian sosialisasi pengembangan produk UMKM serta workshop. DKI Jakarta telah memiliki enam pemangku binaan untuk membina para UMKM, yang terdiri dari Dinas PPKUKM, Nakertransgi, Pariwisata, KPKP, Sosial dan PPAPP. Setiap pembangku binaan UMKM diharapkan untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi dengan selalu mendukung UMKM untuk ditingkatkan dan diperdayakan.
Pemprov DKI Jakarta juga belum lama ini menggelar Beasiswa Pelatihan dan Pendampingan UMKM di MULA by Galeria, Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerja sama dengan MULA, Armonesia, SehatQ dan Wiranesia. Program ini merupakan beasiswa untuk pelaku UMKM yang pertama kali diadakan di Indonesia dan dihadiri 200 pelaku UMKM, termasuk Jakpreneur binaan DKI Jakarta.
Lebih jauh, untuk memastikan pemberdayaan kaum penyandang disabilitas, terutama dalam penguatan keterampilan di bidang digital dan teknologi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif dan terobosan aksi dalam hal ini. Salah satunya yaitu Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia yang menginisiasi Rumah Digital Untuk Disabilitas. Alasannya jelas, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapat pengetahuan di bidang digital.
Program ini diluncurkan pada Jumat 4 November 2022. Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, peluncuran program ini termasuk salah satu upaya mendorong Jakarta yang ramah disabilitas. Kaum disabilitas harus bisa berkarya secara optimal, termasuk dalam penggunaan teknologi digital.
Strategi UMKM ke Depan
Sebagai lini bisnis yang tahan saat krisis dan resesi, UMKM perlu mempersiapkan berbagai strategi. Pertama, keterampilan pengelolaan keuangan dan dana darurat. Minimnya kegiatan ekonomi sebagai dampak resesi perlu diantisipasi dengan pengelolaan keuangan dan dana darurat yang baik. Pengelolaan dana darurat harus dipersiapkan, sehingga apabila omzet menurun, operasional bisnis bisa bertahan dan kewajiban tetap terbayarkan.
Kedua, adaptasi bisnis. Kondisi perlambatan ekonomi, krisis dan resesi tentu mengubah kebiasaan konsumen dalam konsumsi. Pelaku usaha perlu mengadaptasi bisnis. Adaptasi yang dilakukan bisa mengikuti kebiasaan konsumen yang ada, serta membangun strategi bisnis lain yang efektif di kondisi resesi.
Ketiga, pengelolaan utang. Utang yang tidak produktif tentu saja menjadi beban untuk bisnis, Di tengah resesi, kebijaksanaan dalam pengelolaan utang menjadi keharusan. Kendati demikian, jika melunasi utang menghabisi kas, maka perlu dipertimbangkan lain. Fokuslah pada utang yang memiliki bunga tertinggi untuk dilunasi. Hal lain yang perlu dicatat adalah hindari mengajukan pinjaman lain.
Keempat, evaluasi bisnis. Di samping adaptasi, evaluasi bisnis diperlukan untuk mengoptimalkan pengeluaran atau kebutuhan bisnis. Contohnya dengan memangkas pengeluaran tidak perlu, membatasi produksi sesuai dengan permintaan, dan membuka alternatif pemasukan. Kelima, membuat catatan dan laporan keuangan yang baik. Pencatatan dan laporan keuangan sangat penting, agar pelaku usaha mengetahui kondisi arus kas dan keuangannya. Dengan mengetahui kondisi arus kas, pelaku usaha bisa memanfaatkannya untuk pengajuan dana, atau membuat keputusan finansial yang baik berdasarkan data.
Terakhir, tentu saja optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk pengembangan UMKM. Hal ini adalah keharusan di tengah era digital saat ini. Hanya dengan digitalisasi bisnis, UMKM bisa naik kelas, go digital dan tentu saja go global. Hal itu perlu untuk terus memperbesar dan memperkuat bisnis UMKM yang dijalankan rakyat bawah, tetapi berdampak signifikan bagi perekonomian bersama.
Selain berbicara tentang penyediaan ‘karpet merah’ bagi investasi, Pj Gubernur Heru Budi Hartono juga mengajak Kadin Indonesia dan Kadin Daerah DKI Jakarta untuk bergandengan tangan memperbanyak jumlah pengusaha dan calon pengusaha di Jakarta. Ajakan ini tentu saja menjadi keharusan, karena bayang-bayang resesi dan perlambatan ekonomi tahun depan hanya bisa dilawan jika kita mempersiapkan infrastruktur dan struktur ekonomi kecil yang mempunyai daya saing dan daya tahan yang baik. Sukses Jakarta untuk Indonesia!*
