KUPANG – Inspektur Wilayah III, Badan Pusat Statistik (BPS), Jomason Sinaga, meminta agar masyarakat menjawab jujur pada saat petugas lapangan yang diutus BPS memberikan pertanyaan ketika melakukan pendataan.
Jawaban yang jujur, kata Jomason, akan sangat membantu BPS dalam menyajikan data yang valid dan benar, yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pijakan dalam menentukan program dan kebijakan.
Hal itu dikemukakan Jomason pada saat kick off kegiatan pendataan Regsosek, di aula Kantor BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Menurut Jomason, pendataan Regsosek ini sesuai dengan arahan Jokowi dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus yang lalu.
“Hal ini sesuai arahan Jokowi dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 2022, bahwa dibutuhkan basis data yang valid dalam satu data terpadu secara nasional, agar dapat melakukan perbaikan pada program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Maka diputuskanlah pendataan kondisi Sosial Ekonomi masyarakat melalu Regsosek 2022 ini,” paparnya.
Jomason menyebutkan bahwa pendataan Regsosek telah dimulai hari ini, Sabtu, 15 Oktober 2022, dan akan berakhir pada tanggal 14 November 2022, bulan depan.
Ia menambahkan, kegiatan pendataan ini bersifat nasional, sehingga ada gugus tugasnya dengan melibatkan beberapa kementerian, bahkan juga melibatkan Pemerintah Daerah hingga ke tingkat desa.
“Ada sekitar 400 ribuan petugas yang akan mendatangi rumah bapak ibu sekalian untuk melakukan pendataan. Jadi kita harapkan supaya jawaban atau data yang diberikan harus jujur dan bena. Jawaban yang jujur dan sesuai kenyataan akan sangat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan nanti. Tentu saja jawaban yang diberikan akan dirahasiakan, tidak akan bocor ke mana-mana,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPS NTT, Matamira Kale, mengajak semua pihak, terutama masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan pendataan Regsosek ini.
“Kita harus sama-sama menyukseskan pendataan Regsosek ini. Ini adalah pendataan yang penting, supaya pemerintah bisa membuat program yang tepat untuk masyarakat,” ujarnya.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Matamira mengatakan bahwa data adalah fondasi kita dalam menetapkan kebijakan.
“Oleh karena itu mari berkontribusi dengan memberikan data yang benar dan valid,” tandasnya. (JR)
