KUPANG, nusalontar.com | Debat perdana pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diselenggarakan KPU NTT di Milenium Ballroom Kupang, Rabu (23/10/2024) petang, berlangsung penuh dinamika.
Dalam debat tersebut, paslon nomor urut 1 Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto dan paslon nomor urut 2 Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma saling mengklaim kedekatan dengan Pemerintah Pusat.
Berbeda dengan paslon nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) yang tetap fokus pada ide dan gagasannya membangun NTT, sesuai tema debat saat itu.
Paket SIAGA tak ikut-ikutan mengklaim kedekatan dengan siapapun di panggung debat, meski Prabowo Subianto adalah seniornya, serta sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih adalah adik kelasnya baik di SMA Taruna Nusantara maupun di Akademi Militer.
Ada hal yang tak kalah menarik dari debat yang disiarkan secara langsung melalui salah satu Televisi Nasional itu. Saat sesi tanya jawab antar paslon nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi dan paslon nomor urut 2 Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma.
Saat itu, paslon nomor urut 3 melalui calon Gubernur (cagub) Simon Petrus Kamlasi bertanya ke paslon nomor urut 2 tentang bagaimana model inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh air bersih dan air pertanian, secara berkualitas dan merata.
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan baik oleh Melki Lakalena. Ia malah mengalihkan hal itu pada jawaban yang diluar konteks pertanyaan. Ketua DPD I Golkar NTT ini justru tebar pesona soal relasinya dengan pemerintah pusat hanya Ia dukung oleh Partai Gerindra.
Melki Laka Lena mengaku bersyukur karena banyak bendungan, embung serta waduk yang cukup banyak dibangun Pemerintah Pusat di NTT.
Pada kesempatan itu, lagi-lagi Melki Laka Lena menyebut program pusat bisa sampai ke daerah, kalau Kepala Daerahnya punya korelasi dengan koalisi nasional.
“Pertemanan boleh, tapi kalau bukan bagian dari koalisi pusat, maka tidak mungkin dikasi kucuran anggaran,” katanya.
Menurut dia, permasalahan yang terjadi di NTT adalah bagaimana memastikan air yang ada di bendungan, embung dan waduk dapat didistrbusikan kepada yang membutuhkan baik itu ke lahan pertanian maupun peternakan.
Pada kesempatan itu, Melki Laka Lena secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada Simon Petrus Kamlasi yang telah bekerja melakukan pendistribusian ke masyarakat, melalui sumber-sumber yang ada.
“Ini progam pemerintah pusat, sekali lagi ini bisa terjadi karena program pemerintah pusat. Hanya karena kita bagian dari koalisi nasional, program ini bisa dibawa ke NTT, bukan karena faktor pertemanan,” kata Melki.
Jawaban Laka Lena berbanding terbalik dengan fakta lapangan. Untuk diketahui, program TNI Manunggal Air itu lahir dari inovasi Simon Petrus Kamlasi tentang teknologi pompa hidram. Di NTT, dengan anggaran Rp22 Miliar untuk 80 titik, Simon Petrus Kamlasi melakukan efisiensi sehingga berhasil mengerjakannya hingga 400 titik.
Atas prakarsanya itu, Simon Petrus Kamlasi berhasil meraih rekor MURI atas pemasangan pompa hidram sebanyak hampir 4.000-an titik di seluruh Indonesia.
Simon Petrus Kamlasi menyebutkan bahwa 320 titik pompa hidram yang dikerjakan secara mandiri di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah inisiatif pribadi sejak masih aktif berdinas di TNI AD.
Itu sudah dikerjakan sejak tahun 2013 saat menjabat Komandan Detasemen Peralatan (Denpal) IX/1 Kupang. Setelah mendapat Rekor MURI atas prestasi inovasi teknologi pompa hidram barulah Pemerintah Pusat menambah 80 titik melalui program TNI Manunggal Air.
“Inovasi pompa hidram kita kerja mandiri 320 titik sejak 2013 sampai 2021, setelah TNI AD percaya dan PUPR Pusat percaya baru menambah 80 titik untuk saat itu menjadi berjumlah 400 titik di seluruh NTT,” ungkap SPK, Kamis (24/10/2024) pagi.
SPK juga menegaskan tidak meladeni pernyataan calon gubernur NTT nomor urut dua dalam debat, tentang program TNI Manunggal Air dari anggaran pemerintah pusat karena pernyataan out of context (di luar konteks) dan sangat sentimental hanya menampilkan pesona bualan kedekatan dengan pemerintah pusat tetapi tidak substantif.
“Semalam saya tidak menjawab pernyataan Melki, karena pernyataan itu sangat sentimentil. Karena yang dibahas bagaimana kebijakan publik dari pasangan calon nomor urut dua untuk merespons kekurangan air masyarakat. Apa kebijakan publik mereka belum dijawab tetapi yang dijawab tentang sumber anggaran dan kedekatan dengan pemerintah pusat, terjebak sendiri dalam pesona bualan-bualan kedekatan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa penyediaan air bersih bagi masyarakat dikerjakan mandiri dari uang pribadi dan sumbangan teman-teman yang peduli seperti CSR tanpa anggaran pemerintah sejak tahun 2013 sampai 2021.
Pemerintah pusat melalui PUPR baru menambah pada 2021 sampai 2022 yang dikerjakan swakelola dan mulai tahun 2023 sampai sekarang sudah kombinasi ditambah anggaran emergensi BNPB setelah ada penetapan status krisis atau darurat bencana kekeringan oleh Bupati.
“Ke depan dalam pemerintahan saya bukan hanya mengandalkan kedekatan tetapi saya akan mempersiapkan NTT secara kreatif dan inovatif. Sehingga pemerintah pusat yakin dan percaya kalau ada program yang diturunkan pasti bisa dieksekusi tidak sekadar mengemis dan proyek datang tidak sekadar proyek tepuk tangan yang belum tentu proyek yang aspiratif tetapi proyek yang operasional sudah berjalan ada contohnya, ada kesiapan sumber dayanya dan berbasis kebutuhan,” tegas SPK.
Dia akan mengembangkan, memperbesar dan memperluas capaian program penyediaan air bersih dan air irigasi dengan inovasi teknologi pompa hidram untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan terutama di daerah-daerah yang jauh dari sumber air dengan topografi wilayah curam, sumber air berada di lembah yang dalam dan jauh dari pemukiman warga dan lahan usaha.
Diketahui, sudah terbangun 27 titik pompa hidram di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai dengan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian masyarakat.
Titik lokasi berada di Oelnasi, Baumata Timur, Oeltua, Baumata Utara, Baumata, Seko Oemofa, Dulu Sublele, Fatukanutu, Oefafi, Tanini, Oebola Dalam, Raknamo, Oesusu, Tolnako, Silu I Oelola, Silu III Tahiti, Lelogama, Ohaem, Fatumonas, Binafun, Retrain I, Retrain II, Teunbaun, Tesbatan I, Tesbatan II, Oenesu, Sumlili.
Dalam debat publik semalam, calon gubernur NTT nomor urut 3, Smon Petrus Kamlasi juga menekankan optimalisasi semua bendungan atau waduk yang sudah dibangun pemerintah agar tidak mubasir dengan membangun jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier sesuai kewenangan masing-masing baik pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.**
