MALAKA, NL – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong para lulusan keperawatan untuk terus berupaya meningkatkan kompetensinya sehingga bisa bekerja di luar negeri.
Menurutnya, saat ini kebutuhan tenaga perawat di Jepang, negara-negara di Timur Tengah, dan Eropa sangat tinggi. Untuk itu ia meminta agar lulusan perawat bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa bekerja di luar negeri.
“Di NTT ini perawat kita, mohon maaf, banyak yang bekerja menjadi tenaga sukarela, tanpa gaji. Cuma dapat uang dari kapitasi. Tapi di Jepang di Timur Tengah dan Eropa orang sana butuh banyak sekali perawat. Yang, sekali lagi, kalau mereka bisa bisa dilatih, disiapkan dengan baik, itu mereka sangat dibutuhkan di luar negeri,” ungkap Laka Lena pada saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI di Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Jumat 17 Maret 2023.
Menurut Laka Lena, salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada.
Dan demi mendorong pelatihan vokasi di Kabupaten Malaka, selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dirinya telah memperjuangkan pembangunan enam Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di kabupaten ini dengan anggaran sekitar enam miliar.
“Khusus di Malaka ini, kalau kita bicara vokasi, itu paling tidak sudah ada tiga BLK yang saya masukan ke Malaka ini. Total sejak tahun 2021 ditambah tahun ini sudah ada enam. Jadi enam BLK Komunitas ini rata-rata satu unit itu bunyi 1 miliar. Jadi ada enam miliar yang sudah masuk ke Malaka ini yang kita dorong dari Jakarta untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat Malaka,” sebut Melki.
Ketua Golkar NTT itu menambahkan bahwa saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia sangat tinggi.
“Di Indonesia ada sebanyak 143,72 juta. Kemudian di NTT sendiri ada 2,83 juta. Ini mereka-mereka yang siap untuk bekerja. Dan ini adalah potensi kita untuk bisa membuat lapangan pekerjaan di NTT ini atau di Jawa atau di luar negeri ini, bisa kita optimalkan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini angka pengganguran terbuka cukup tinggi dan mayoritas tenaga kerja RI dari sektor informal.
“Pekerja informal Indonesia ini masih mendominasi. Data kemarin juga saya lihat dari Kemenaker dan dari kartu Prakerja itu ada enam puluhan juta, bahkan mungkin lebih sekarang. Dan itu mesti kita optimalkan agar nanti mereka kemudian bisa masuk dalam dunia kerja yang bisa kita optimalkan terutama penghasilan dan pendapatan mereka bisa naik,” jelasnya.
Ia menyambung, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi revolusi industry 4.0 dimana banyak pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Untuk itu maka semua harus mempersiapkan diri dengan baik.
“Kalau dulu untuk banyak pekerjaan dibuat oleh manusia langsung secara fisik, sekarang ini banyak dibantu oleh namanya melalui kecerdasan buatan yang dapat disebut juga sebagai artificial intelligence, kecerdasan buatan bikinan manusia melalui digital. Robot dan semacam itu. Nah melalui potensi ini sekarang itu banyak kerja-kerja itu tidak lagi membutuhkan hanya sekedar fisik manusia. Ke depan kita akan kalah saing. Jadi kalau dulu kita punya cara bekerja itu pakai cara lama nanti ke depannya akan banyak cara mudah. Itulah pentingnya kita sekolah kita belajar dan pelatihan vokasi begini agar nanti bisa kerja di luar negri dengan baik,” terangnya.
Untuk mempersiapkan tenaga kerja NTT dengan baik, Melki mengatakan, setelah pembangunan ulang gedung BLK NTT selesai, maka ia akan memperjuangkan agar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II yang berlokasi di Lombok Timur dengan wilayah binaan meliputi 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur digeser ke NTT.
Perlu diketahui, sebelum mengikuti acara Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Melki Laka Lena juga meninjau pembangunan rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kamanasa.
Melki Laka Lena mengungkapkan bahwa bantuan ini sebagai hasil kerja sama lintas komisi dan hasil perjuangannya di DPR RI, termasuk Komisi V sebagai mitra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Untuk kabupaten Malaka ada 10 rumah usulan Melki Laka Lena yang mendapat program BSPS dengan nominal bantuan pembangunan masing-masing rumah sebesar 20 juta.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala UPTP Latihan Kerja Provinsi NTT, Charles, B. M. Foeh , Camat Malaka Tengah, dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka. (*)
