Bantah Laka Lena, SPK: Pompa Hidram Bukan Program Pemerintah Pusat

KUPANG, nusalontar.com | Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Petrus Kamlasi sukses melakukan inovasi berupa pompa hidram untuk mengatasi masalah air bersih di Indonesia, termasuk Provinsi NTTT, selama masih berdinas di Tentara Nasional Indoensia (TNI).

Keberhasilan sosok yang kerap disapa SPK ini dalam penanganan masalah air bersih di Indonesia lewat pemasangan Pompa Hidram hasil inovasinya itu di seluruh Indonesia, membuat dirinya mendapatkan rekor MURI. Tercatat, mencapai hampir 4.000-an titik di Indonesia, sementara di NTT mencapai 400 titik.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, dalam debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang diselenggarakan KPU NTT pada Rabu (23/10/2024) belum lama ini, penanganan air bersih yang dilakukan SPK menjadi bahan diskusi menarik. Di panggung debat itu rupanya cagub NTT Melki Laka Lena masih gagal paham soal itu.

Hal itu terjadi pada sesi tanya jawab antara pasangan calon nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi (SPK) – Adreas Garu bertanya ke Pasangan calon nomor urrut 2 Melki Laka Lena-Johny Asadoma.

“Jika menjadi Gubernur – Wakil Gubernur NTT, salah satu masalah yang menjadi persoalan utama masyarakat adalah kesediaan air bersih dan air untuk pertanian. Bagaimana model inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh air bersih dan air pertanian secara berkualitas dan merata,” demikian Simon Petrus Kamlasi ketika bertanya.

Namun, bagi Paket Siaga, jawaban yang disampaikan Paket Melky-Johny tidak menyentuh substansi yang ia tanyakan.

“Saya kan tanya soal pelayanan publik. Pertanyaan saya dalam reformasi birokrasi ini pelayanan publik seperti apa yang kita lakukan untuk merespon krisis air bersih di masyarakat. Jawabannya malah menceritakan kedekatannya dengan Presiden Prabowo, pemerintah pusat untuk menggiring anggaran. Pelayanan publiknya yang mana?,” kata SPK.

Lebih lanjut kata Putra TTS ini, pernyataan paket Nomor 2 terkait inovasi pompa hidram yang telah dinikmati warga NTT bahwa itu adalah program pemerintah pusat adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa program itu merupakan bantuannya secara pribadi hingga mencapai 320 titik pompa hidram di seluruh NTT.

“Sebanyak 400 titik itu ada, anggarannya beda. Saya sampai dapat Rekor MURI itu karena ada 320 titik yang saya kerjakan dari dana pribadi. Setelah itu ada tambah 80 titik, itu dari PUPR sehingga totalnya menjadi 400 titik,” tegasnya yang diamini Andreas Garu.

“Jadi maksud saya, yang pelayanan publik yang menyentuh pertanyaan, pelayanan publiknya dimana, respon cepat terhadap krisis, kekurangan airnya bagaimana, bukan kita bercerita tentang kedekatan dengan presiden,” ujarnya lagi.

Secara umum Paket Melki-Johny menjelaskan bahwa ia dan pasangannya akan membawa program dari pusat karena ia merupakan gubernur yang didukung oleh koalisi pemerintah pusat. Terkait inovasi pompa hidram, Melki menyampaikan bahwa program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dibawa ke NTT.

“Terkait bagamana mengambil sumber-sumber air, itu kami berterima kasih kepada SPK dan teman-teman karena ini program dari pemerintah pusat yang dibuat di NTT dan saya sudah cek di pemerintah pusat. Sekali lagi ini bisa terjadi karena ini program pemerintah pusat. Hanya karena kita bagian dari koalisi nasional, program itu bisa dibawa ke NTT, bukan soal pertemanan,” kata Melki.**

Pos terkait