Jakarta, NUSALONTAR.com– Hukuman berat untuk tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos), Juliari Batubara harus ditegakkan. Namun yang tak kalah penting adalah pengungkapan aktor intelektual di balik korupsi Bansos yang diduga masih berkeliaran.
Politisi Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, korupsi bansos Covid-19 telah terlihat secara jelas oleh publik.
“Korupsinya terlalu kasat mata. Korupsi uang untuk bantu rakyat yang hidupnya amat susah dan miskin karena Covid,” kata Benny K Harman di akun Twitternya, Selasa (16/2), dikutip dari IDTODAY.
Beny secara khusus menyoroti pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej yang menilai Juliari Batubara serta tersangka suap ekspor benur, Edhy Prabowo layak dituntut dengan ancamana pidana mati.
“Yang dituntut publik sekarang agar ‘king maker’ dan ‘Madam Bansos’ dalam skandal dana bansos diungkap dan ditangkap segera,” demikian kata Benny Harman.
Hal senada juga ditegaskan oleh politisi Partai Demokrat yang lain, Syahrial Nasution, dalam merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang menyinggung hukuman mati bagi koruptor.
Dalam sebuah seminar daring, ia menyebut eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara layak untuk dihukum mati.
Namun, Syahrial Nasution justru menyayangkan Wamenkumham lebih memilih menyoroti opsi hukuman mati yang sebelumnya sudah beberapa kali ditegaskan KPK.
Menurut Syahrial, Wamenkumham seharusnya lebih condong untuk mendesak KPK buka-bukaan soal ‘madam’ bansos yang kerap dikait-kaitkan dengan parpol besar.
“Wamenkumham lebih layak kritisi KPK untuk buka dan seret siapa ‘madam’ yang ikut menikmati jarahan dana Bansos? Karena Ketua KPK sudah komit akan menuntut mati pejabat yang mengorupsi dana Covid,” tegas Syahrial di akun Twitternya, Selasa (16/2), dilansir dari IDTODAY.co.**
(JR)
