NUSALONTAR.COM – Lembata – Kepergian Bupati Lembata masih menjadi perbincangan hangat. Ironisnya, Bupati Yance meninggalkan Lembata di saat rakyat sangat membutuhkan kehadirannya usai tertimpa banjir bandang.
NUSALONTAR.COM pernah menghubungi Sekda Lembata, Paskalis Tapobali untuk mendapat informasi yang jelas soal kepergian Bupati meninggalkan Lembata selama puluhan hari, namun tidak direspon. Sekda Tapobali akhirnya memberi penjelasan kepada publik melalui Pos-Kupang.com.
“Bupati Lembata memang sedang berada di luar daerah untuk kepentingan dinas. Banyak agenda yang harus dikomunikasikan oleh Bupati Lembata dengan pemerintah di tingkat atas, termasuk salah satunya adalah perihal bencana banjir dan longsor di Lembata.
Pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa, dan sesekali jika dipandang perlu, beliau menggelar rapat secara virtual,” ungkap Sekda Tapobali sebagaimana diberitakan Pos Kupang, Rabu (12/05/2021).
Menanggapi pernyataan Sekda Lembata di media, Anggota DPRD (ADPRD) Lembata dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memberikan beberapa catatan kritis. Sebelumnya, di media ini Gabriel Raring sudah pernah memberikan kritikan pedas terkait perjalanan dinas bupati yang seakan tanpa ada batas waktu itu. Menurut Gabriel, penjelasan Sekda Tapobali terkait perjalanan dinas Bupati Lembata yang per hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, sudah mencapai 20 hari, sangat normatif.
“Ini artinya Bupati melakukan perjalanan dinas lanjut di atas lanjut,” kata Gabriel, Sabtu (15/052021).
Gabriel lantas memberi beberapa pertanyaan dan catatan kritis terkait tanggapan Sekda Tapobali tentang perjalanan dinas Bupati Yance, agar publik bisa memahami dengan lebih konkret sekaligus bisa mengawal hasil dari perjalanan dinas yang berkepanjangan itu.
“Apa yang disampaikan Pak Sekda perlu dijelaskan secara terang-benderang dan butuh tanggapan lanjutan dari Pemerintah Daerah,” ujar Gabriel.
Berikut beberapa pertanyaan sekaligus catatan Gabriel Raring dalam menanggapi pernyataan Sekda:
Pertama, pernyataan Sekda Tapobali yang menyatakan bahwa Bupati Yance sedang melakukan perjalanan dinas, menurut Gabriel itu terlalu umum. Gabriel minta agar pemerintah daerah (Sekda) lebih konkret menjabarkan substansi dari “kepentingan dinas” agar diketahui publik secara terang benderang dan bisa dikawal hasilnya pasca perjalanan dinas.
Kedua, Sekda mengatakan bahwa banyak agenda yang yang hendak dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke pemerintah atas, termasuk perihal banjir bandang. Gabriel mempertanyakan, “Banyak agenda itu apa saja sehingga membutuhkan waktu sekian lama?”
Ketiga, Sekda mengatakan bahwa pemerintahan tetap berjalan, Bupati menggelar rapat secara viritual jika dipandang perlu. Kata Gabriel, “Kalau rapat bisa dengan cara viritual, lalu mengapa kepentingan dinas dengan banyak agenda ke pemerintahan tingkat atas tidak dilakukan secara viritual saja? Untuk apa menghabiskan banyak waktu dengan perjalanan dinas hanya sebatas komunikasi dan konsultasi banyak agenda? Bukankah viritual sudah jadi kebiasaan baru? Ironis juga membacanya karena sangat kontradiktif.”
Keempat, Gabriel juga mempertanyakan surat mandat dari Bupati. “Ada tidak surat mandat dari bupati?Jika ada surat mandat itu diberikan ke siapa? Apakah bapak Wakil Bupati atau kepada Sekda?Apa isi surat mandat itu?
Hal inipun harus dijelaskan oleh Pak Sekda secara terang-benderang agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak tanya serta penafsiran. Di grup Whatsapp DPRD Kabupaten Lembata saya juga tanyakan hal ini tapi tidak ada respon dari pimpinan dewan. Harusnya, jika ada surat mandat maka tembusan surat mandat itu harus diberikan juga ke Lembaga DPRD melalui pimpinan dewan.”
Kelima, Gabriel mempertanyakan soal etika atau moral birokrasi, karena perjalan dinas “tanpa batas waktu” ini terjadi di tengah situasi bencana dan banyak rakyat yang terdampak bencana. “Begitu banyak orban jiwa, ada 23 korban bencana banjir bandang yang belum ditemukan, banyak warga kehilangan rumah dan harta benda, lahan pertanian, ternak, tempat usaha dan infrastruktur umum lainnya. Selain itu, rakyat terdampak masih ada di tempat-tempat pengungsian. Apakah bupati masih punya nurani sebagai Bupati Lembata?”, tanya Gabriel.
Keenam, Gabriel juga meminta Sekda untuk menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan atas nama perjalanan dinas. “Total biaya itu hendaknya dirincikan. Berapa biaya untuk transportasi, penginapan, lusum, biaya representatif, dan biaya lainnya yang dihabiskan untuk dan atas nama perjalanan dinas.
Pertanyaan lain, apakah istri bupati yang menemani Bupati juga melakukan perjalanan dinas?”, tandas Gabriel.
Gabriel menambahkan, “Sekda tidak perlu takut dengan isu atau wacana untuk me-non job-kan Sekda dari jabatan Sekda. Tata kelola pmerintahan daerah harus menjunjung tinggi transparansi agar tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Harus berani katakan benar ya benar, salah ya salah. Lawan sudah kebiasaan “ia bapa” atas semua perintah. Jika benar, boleh bilang “ia bapa”, tapi kalau salah harus katakan salah,” tutup mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Lembata-Yogyakarta itu. (JR)
