PERSPEKTIF – NUSALONTAR.COM
Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu.
“Masih seperti biasa partai politik paling rendah tingkat kepercayaannya, lalu DPR,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei secara daring, Senin, 22 Februari 2021, (Tempo: Selasa, 23 Februari 2021).
Di tengah lesunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik, Partai Golkar NTT di bawah besutan Melki Laka Lena hadir dengan aneka inovasi politik.
Strategi memunculkan nama-nama kaum milenial dalam peta pertarungan calon kepala daerah, sayembara Rakyat Bicara Golkar Mendengar, lomba menulis Solusi Menangani Pandemi Covid-19, adalah sebagian contoh yang layak disebutkan dalam konteks itu.
Strategi menghadirkan nama bakal calon kepala daerah dan bakal calon legislatif jauh sebelum perhelatan Pileg dan Pemilukada serentak 2024 adalah contoh lain dari langkah maju yang dilakukan Partai Golkar NTT.
Adanya tawaran nama-nama bakal calon kepala daerah dan bakal calon legislatif membuat masyarakat sudah bisa menilai dan menimbang-nimbang, mana, atau siapa saja calon pemimpin yang layak dipilih kelak, dari sekian nama yang ditawarkan.
Apakah strategi yang diterapkan Partai Golkar NTT ini sanggup mengikis pesimisme masyarakat terhadap partai politik, khususnya kepada Partai Golkar yang mencoba langkah-langkah baru dalam percaturan politik? Waktulah yang akan menjawabnya. Namun, setidaknya Partai Golkar memiliki kreatifitas dan punya inovasi dalam berpolitik, khususnya di NTT.
NTT butuh para politisi yang hadir dengan gagasan, kosep, dan inovasi-inovasi baru. NTT juga butuh pemimpin yang mau melibatkan rakyat dalam aneka kebijakan yang hendak diambil.
Dan Laka Lena, dengan Golkar NTT ‘kekinian’-nya, telah membuka ruang pemahaman kita bahwa politik bukanlah ruang eksklusif para elit. Melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam proses-proses politik, maupun di level pengambilan kebijakan adalah niscaya dalam berpolitik dan berdemokrasi.**
