Perspektif – Nusalontar.com
Beberapa hari terakhir banyak warga mengeluh di media sosial (medsos) mengenai kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende. Ada video yang beredar di medsos, di Nangapanda, masyarakat tidak hanya berkerumun, namun juga saling dorong untuk memperebutkan beberapa liter minyak tanah. Juga di tempat-tempat lain di Ende, warga kesulitan mendapatkan minyak tanah.
Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende mengambil langkah dengan menyalurkan minyak tanah melalui kelurahan.
“Kita sudah rapat dengan para lurah dan putuskan untuk jual melalui kantor lurah. Warga beli di kantor lurah. Volumenya sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di kelurahan masing-masing,” ujar Sekretaris Disperindag Ende, Kanis Se” (Ekorantt.com, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu, ada anggota dewan berusaha mencari solusi dengan ‘menegur’ Pemkab melalui media. Sebagaimana yang dilakukan oleh kader Partai Gerinda, Maxi Deki.
“Kita berharap pihak pemerintah segera mengambil langkah-langkah bijak entah itu Operasi Pasar atau apapun, mencari titik lemah supaya ini bisa menjadi proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang,” kata Deki (Detik45.com).
Kita tidak tahu, langkah konkret apa yang dilakukan DPRD Ende selaku perwakilan rakyat, selain anggotanya omong di media massa.
Hari ini Ekorantt.com menayangkan berita yang berisikan kritikan Max Mari, pemerhati sosial yang tinggal di kota Ende, berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende yang masih terus terjadi.
Selain menyoroti soal kerumunan yang dikuatirkan bisa menciptakan klaster baru Covid-19 (Max menyebutnya “Klaster minyak tanah langka”), Max juga mengkritisi lemahnya antisipasi Pemkab Ende mengenai hal ini.
“Pemerintah dan legislatif jangan tunggu masyarakat teriak dulu baru bergerak. Fungsi pengawasan itu seharusnya melekat erat, apalagi minyak ini terkait kebutuhan masyarakat, ditambah saat ini bulan puasa,” ujar mantan Aktivis PMKRI Kupang tersebut sebagaimana ditulis Ekorantt.
Max juga mengharapkan pengawasan terus melekat saat pendistribusian, baik dari pihak Pertamina, agen, pangkalan hingga ke warga. Langkah ini dilakukan demi mencegah terjadinya kebocoran minyak tanah, ataupun penimbunan minyak tanah.
Selain itu, Max mengusulkan agar distribusi minyak tanah jangan hanya terpusat di satu tempat, agar tidak menimbulkan kerumunan. Bisa juga di bagi per RT.
Entah apa yang salah dengan distribusi minyak tanah di Ende sehingga menyebabkan kelangkaan, kita tidak tahu. Jangankan kita yang masyarakat biasa, mereka yang punya kuasa saja bingung dengan situasi yang ada. Bukan hanya bingung, tapi juga gagap dalam mengatasinya.
Ende memang lagi carut marut. Belum usai heboh masalah dana Bos yang dihimpun oleh Dinas P dan K, lalu dikembalikan tanpa alasan yang jelas, kini minyak tanah langka bikin bingung Pemkab.
DPRD juga hanya bisa himbau di media massa. Kita belum dengar mereka panggil instansi terkait untuk minta penjelasan dan carikan solusi jangka panjang bersama-sama dengan pemerintah. Mungkin sudah tapi informasinya belum sampai saja. Atau mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Entahlah.
Tapi yang paling penting adalah, Pemerintah dan DPRD harus responsif dengan keluhan dan jeritan warga.
Kita apresiasi Pemkab yang sudah cari solusi alternatif. Kita juga bersyukur ada anggota DPRD yang ikut prihatin dan bicara di media agar Pemkab bergerak lebih cepat. Tapi langkah-langkah strategis dan kebijakan jangka panjang harus diambil agar masyarakat tidak harus mengeluh hal yang sam setiap tahun, Pemkab tidak harus bingung tiap tahun, dan anggota DPRD hanya omong di media saja setiap tahun.
Nusalontar.com
